Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi program kesehatan di era kompleksitas sistem pelayanan publik. Hal ini terungkap dalam publikasi ilmiah dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Jember, Christyana Sandra, Dewa Ngakan Gde Wahyu Mahatma Putra, dan Abu Khoiri.
Collaborative governance dipahami sebagai pendekatan dan struktur pengambilan keputusan serta manajemen publik yang melibatkan banyak aktor, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil. Efektivitas kolaborasi ini sangat dipengaruhi oleh konteks, distribusi kekuasaan, serta proses partisipatif dan transformasi antar aktor.
Pemetaan Peran dan Tantangan Kolaborasi
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan peran, pengaruh, tantangan, peluang, serta model penguatan collaborative governance dalam implementasi program kesehatan. Metode yang digunakan adalah systematic review dengan desain scoping review, yang memungkinkan eksplorasi luas terhadap berbagai temuan penelitian sebelumnya.
Penelusuran artikel dilakukan pada 13–20 Maret 2024 melalui berbagai basis data ilmiah, yaitu Scopus, Google Scholar, PubMed, Semantic Scholar, dan ScienceDirect. Proses review mengacu pada enam tahapan scoping review menurut Levac et al. (2010), mulai dari perumusan pertanyaan penelitian hingga konsultasi pakar.
Seleksi artikel dilakukan menggunakan PRISMA-ScR checklist, sementara kualitas studi dinilai dengan JBI Critical Appraisal Checklist. Data dianalisis menggunakan analisis konten konseptual untuk mengidentifikasi pola dan tema utama.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Fondasi Utama
Hasil kajian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam program kesehatan membutuhkan jaringan multi-organisasi lintas sektor, meliputi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dalam praktiknya, kolaborasi mencakup berbagai aktivitas penting seperti penyusunan kesepakatan bersama, pengambilan keputusan kolektif, pencapaian konsensus, serta pembentukan dan penguatan norma bersama.
Agar kolaborasi dapat berjalan berkelanjutan, penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan yang mengikat, didukung oleh kepercayaan (trust) dan kemitraan yang setara antar pemangku kepentingan.
Faktor Kunci Keberhasilan Collaborative Governance
Kajian ini mengidentifikasi sejumlah faktor kunci yang menentukan keberhasilan collaborative governance dalam implementasi program kesehatan, antara lain:
- Peran pengelola jaringan (network managers)
- Akuntabilitas antar aktor
- Peran penerima manfaat (grantee)
- Legitimasi prosedural
- Kebijakan yang mendukung kolaborasi
- Partisipasi aktif warga
Keberadaan faktor-faktor tersebut memungkinkan kolaborasi berjalan tidak hanya formal, tetapi juga efektif dan adaptif terhadap dinamika lapangan.
Mendorong Inovasi dan Kualitas Layanan Kesehatan
Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance berpotensi besar mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi operasional, memperluas partisipasi publik, serta meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan. Temuan ini relevan sebagai dasar penguatan tata kelola program kesehatan di tingkat lokal hingga nasional.
Melalui publikasi ini, tim peneliti berharap hasil kajian dapat menjadi rujukan akademik dan praktis bagi pembuat kebijakan, pengelola program kesehatan, serta pemangku kepentingan lintas sektor dalam merancang kolaborasi yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Referensi:
Sandra, C., Wulandari, R. D., Wahyu Mahatma Putra, D. N. G., Khoiri, A., Yoto, M., & Manaf, R. A. (2025). Uncovering the Dynamics of Collaborative Governance in Health Program Implementation: A Scoping Review. Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences, 21, 210-219. https://doi.org/10.47836/mjmhs.21.s7.25