Demam Berdarah Dengue (DBD) hingga saat ini masih menjadi salah satu ancaman kesehatan paling serius di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Penyakit endemis ini tidak hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga melumpuhkan produktivitas dan memicu kerugian ekonomi yang sangat masif bagi negara dan masyarakat.
Merespons urgensi tersebut, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Jember (UNEJ), Adistha Eka Noveyani, bersama para kolega peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan kajian skala makro. Riset bertajuk “Assessing the epidemiological and economic impact of dengue from 1990 to 2021 in Indonesia” ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak epidemiologis sekaligus kerugian finansial akibat DBD selama lebih dari tiga dekade.
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tren waktu ekologis (ecological time-trend analysis) dengan mengolah data sekunder dari Global Burden of Disease (GBD) 2021, statistik kesehatan nasional, serta data upah minimum provinsi. Tim peneliti memetakan angka kejadian (insiden), kematian, Disability-Adjusted Life Years (DALYs/tahun hidup yang hilang akibat cacat atau kematian dini), hingga kerugian ekonomi di 34 provinsi menggunakan pendekatan human capital dan analisis geospasial.
Tiga Provinsi di Pulau Jawa Tanggung Beban Terberat
Dari analisis data jangka panjang tersebut, riset ini mengungkap beberapa temuan krusial yang perlu menjadi perhatian para pembuat kebijakan:
- Puncak Insiden dan Paradoks Gender: Tingkat insiden DBD di Indonesia sempat mencapai puncaknya pada tahun 2015. Menariknya, terdapat perbedaan pola berdasarkan gender. Kelompok perempuan secara konsisten menunjukkan angka insiden (terjangkit) yang lebih tinggi, namun kelompok laki-laki justru mencatatkan tingkat mortalitas (kematian) yang lebih tinggi.
- Kerugian Finansial Tembus Rp6 Triliun: Lonjakan beban kesehatan (DALYs) terjadi secara tajam antara tahun 2005 hingga 2017. Beban DALYs dan kerugian ekonomi tertinggi secara absolut ditemukan di tiga provinsi terpadat, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Total kerugian ekonomi di wilayah-wilayah ini diestimasikan melampaui Rp6 triliun.
- Kesenjangan Geografis: Pemetaan geospasial menunjukkan adanya disparitas (kesenjangan) antarwilayah yang sangat jelas. Perbedaan beban penyakit ini berkorelasi kuat dengan variasi kepadatan penduduk, akses terhadap fasilitas kesehatan, serta kapasitas pengendalian vektor di masing-masing daerah.
Alarm Keras untuk Perubahan Strategi Kebijakan
Berdasarkan temuan di atas, Adistha Eka Noveyani dan tim peneliti BRIN menyimpulkan bahwa DBD memberikan beban kesehatan dan finansial yang sangat berat dan persisten bagi Indonesia. Provinsi dengan kepadatan penduduk tinggi menjadi wilayah yang paling terpukul oleh kerugian ini.
Riset ini merekomendasikan adanya perubahan strategi penanganan. Untuk menekan kerugian di masa depan, intervensi pemerintah tidak bisa lagi disamaratakan. Dibutuhkan penguatan surveilans, pengendalian vektor (nyamuk) yang disesuaikan dengan kondisi spesifik setiap wilayah, perbaikan sanitasi perkotaan, serta pemerataan akses layanan kesehatan.
Lebih jauh, analisis ekonomi dalam riset ini menyoroti kebutuhan mendesak bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mengalokasikan sumber daya dan anggaran secara lebih tepat sasaran guna memitigasi dampak destruktif dari demam berdarah.
Referensi:
Nugraheni, W. P., Nuraini, S., Garjito, T. A., Pawitaningtyas, I., Lestyoningrum, S. D., Putri, L. M., Nursafingi, A., Kusnali, A., Noveyani, A. E., & Dhewantara, P. W. (2026). Assessing the epidemiological and economic impact of dengue from 1990 to 2021 in Indonesia. Clinical Epidemiology and Global Health, 38, 102303. https://doi.org/10.1016/j.cegh.2026.102303