Di tengah sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) memegang peran vital sebagai benteng terdepan pelayanan kesehatan primer. Untuk memastikan mutunya, BPJS Kesehatan menerapkan skema Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK)—sebuah insentif finansial yang diberikan kepada Puskesmas berdasarkan pencapaian indikator pelayanan medis.
Logikanya sederhana: makin ideal jumlah dokter di suatu Puskesmas, makin maksimal pula kinerja layanannya. Namun, apakah asumsi ini terbukti tepat di lapangan?
Mencoba membedah keterkaitan tersebut, Nida Ardelia Rosyida, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember (FKM UNEJ), melakukan penelitian mendalam di bawah bimbingan Yennike Tri Herawati, dosen FKM UNEJ, dengan menggandeng pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.
Penelitian bertajuk “Ketersediaan Dokter Terhadap Kinerja Pelayanan Kesehatan Primer Berdasarkan Indikator Kapitasi Berbasis Kinerja” ini memberikan potret segar mengenai kondisi nyata beban kerja medis di Kabupaten Jember pada tahun 2024.
Membedah 50 Puskesmas se-Kabupaten Jember
Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif cross-sectional dengan memanfaatkan data sekunder kinerja dan kepegawaian dari 50 Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Jember.
Fokus utamanya adalah menganalisis rasio ketersediaan dokter terhadap peserta kapitasi, lalu memperhitungkannya dengan tiga indikator utama KBK:
- Angka Kontak: Seberapa aktif peserta JKN berinteraksi atau berobat ke Puskesmas.
- Rasio Rujukan Non-Spesialistik (RRNS): Kemampuan Puskesmas dalam menangani penyakit tuntas di tingkat primer tanpa perlu merujuk pasien ke rumah sakit jika tidak mendesak.
- Rasio Peserta Penyakit Kronis Terkendali (RPPT): Efektivitas Puskesmas dalam mendampingi dan mengontrol kesehatan pasien penyakit kronis (seperti diabetes dan hipertensi) dalam program Prolanis.
Data tersebut kemudian diuji secara statistik menggunakan uji korelasi Spearman.
Temuan Lapangan: Beban Kerja Tinggi, Kinerja Tetap Terjaga
Hasil olah data riset ini mengungkap dua fakta menarik yang cukup mengejutkan:
1. Seluruh Puskesmas Mengalami Kekurangan Dokter
Berdasarkan standar ideal pelayanan primer, satu orang dokter idealnya melayani maksimal 1:5.000 peserta kapitasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa 100% Puskesmas di Kabupaten Jember (seluruh dari 50 Puskesmas) memiliki rasio yang melebihi batas ideal tersebut. Ini menandakan adanya fenomena keterbatasan atau shortage tenaga dokter jika dibandingkan dengan jumlah beban peserta terdaftar.
2. Kinerja Indikator Tetap Berada di “Zona Aman”
Meskipun jumlah dokter tergolong terbatas, sebagian besar Puskesmas di Kabupaten Jember nyatanya masih sanggup mencapai target kinerja KBK dalam kategori aman—baik pada kriteria Angka Kontak, penanganan rujukan (RRNS), maupun kendali penyakit kronis (RPPT).
Hasil Analisis Statistik: Uji korelasi Spearman menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikanantara rasio ketersediaan dokter dengan pencapaian ketiga indikator KBK tersebut.
Mengapa Ketersediaan Dokter Tidak Berpengaruh Langsung pada Kinerja Singkat?
Temuan ini membuktikan bahwa kecukupan jumlah dokter tidak serta-merta menjadi satu-satunya penentu tinggi atau rendahnya capaian indikator KBK dalam jangka pendek. Beberapa faktor penjelas di antaranya:
- Kerja Sama Tim Kesehatan (Task Shifting): Di tingkat pelayanan primer, keberhasilan pencapaian indikator seperti Angka Kontak dan pendampingan Prolanis tidak hanya ditopang oleh dokter, melainkan hasil kolaborasi lintas profesi bersama perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat.
- Sistem Manajemen Puskesmas: Efisiensi alur pelayanan dan administrasi medis turut membantu menutupi keterbatasan jumlah SDM medis.
Catatan Kritis bagi Manajemen dan Kebijakan Kesehatan
Meski ketersediaan dokter tampak tidak berdampak langsung terhadap indikator kinerja jangka pendek, riset ini memberikan peta evaluasi yang penting bagi civitas akademika dan pembuat kebijakan:
- Keberlanjutan Mutu Pelayanan: Rasio beban kerja dokter yang melebihi standar ideal dalam jangka panjang berisiko memicu beban fisik dan mental (burnout) pada tenaga medis, yang pada akhirnya dapat mengancam kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.
- Pentingnya Pemerataan SDM: Keterlibatan stakeholder daerah sangat dibutuhkan untuk terus mengupayakan pemenuhan dan redistribusi tenaga dokter secara adil di seluruh wilayah Puskesmas.
Melalui riset kolaboratif ini, mahasiswa dan dosen FKM UNEJ tidak hanya menyajikan angka statistik, tetapi juga memberikan masukan berbasis data (evidence-based policy) demi perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan primer yang berkesinambungan di Kabupaten Jember.