Pencemaran laut akibat tumpukan sampah kini telah menjadi isu global yang mendesak. Menyadari bahwa penyelesaian masalah ini membutuhkan sinergi dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah, akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Jember (UNEJ) mengambil langkah proaktif melalui sebuah riset mendalam di kawasan pesisir.
Penelitian bertajuk “The Existence of Waste Management Policies on the Attitudes and Behaviors of Coastal Communities in the Jember Regency, Indonesia” ini dipimpin oleh dosen FKM UNEJ, Dr. Prehatin Trirahayu Ningrum, S.KM., M.Kes. Menariknya, riset ini merupakan buah kolaborasi lintas disiplin dan institusi, yang melibatkan para akademisi dari berbagai fakultas di lingkungan UNEJ serta peneliti dari FKM Universitas Airlangga (UNAIR).
Penelitian yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed methods) ini memusatkan lokasinya di Desa Puger Kulon, Kabupaten Jember. Tujuan utamanya adalah untuk membedah sejauh mana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kawasan pesisir memengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku nyata masyarakat setempat.
Kesenjangan Antara Pengetahuan dan Perilaku Nyata
Menggali data primer langsung dari masyarakat pesisir Puger Kulon, tim peneliti menemukan sebuah paradoks atau kesenjangan yang cukup mencolok antara pemahaman dan tindakan warga di lapangan:
- Pengetahuan dan Sikap yang Baik: Lebih dari 75% masyarakat pesisir sebenarnya telah menunjukkan tingkat pengetahuan dan sikap yang tergolong baik mengenai pentingnya pengelolaan sampah.
- Perilaku yang Belum Ideal: Sayangnya, tingginya pemahaman tersebut tidak berbanding lurus dengan tindakan. Kurang dari 65% warga yang benar-benar menunjukkan perilaku pengelolaan sampah yang tepat dan sesuai standar kesehatan lingkungan.
Mengapa Kesenjangan Ini Terjadi?
Dr. Prehatin Trirahayu Ningrum dan tim menyimpulkan bahwa belum terbentuknya perilaku positif warga secara menyeluruh berakar dari kurang optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat akar rumput.
Kebijakan yang seharusnya menjadi pedoman dan instrumen kendali belum berjalan efektif karena dihadapkan pada tiga kendala utama di lapangan:
- Keterbatasan Pendanaan: Minimnya alokasi dana untuk membangun dan memelihara infrastruktur sanitasi dan persampahan di area pesisir.
- Kurangnya Pendampingan: Edukasi dan pendampingan yang tidak berkelanjutan dari pihak terkait membuat masyarakat kembali ke kebiasaan lama.
- Lemahnya Penegakan Aturan: Ketidaktegasan dalam pengawasan dan penerapan regulasi membuat kebijakan yang ada kehilangan fungsi kontrolnya.
Rekomendasi untuk Pemangku Kebijakan
Merujuk pada temuan tersebut, tim peneliti lintas kampus ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat bergantung pada keseriusan sistem yang menaunginya. Eksekusi kebijakan yang optimal di kawasan pesisir Puger Kulon maupun wilayah pesisir Jember lainnya menuntut adanya regulasi yang didefinisikan dengan sangat jelas, dukungan penuh dari pemerintah daerah, serta mekanisme pengawasan dan pemantauan yang berjalan secara kontinu (terus-menerus).
Riset kolaboratif ini diharapkan tidak hanya menjadi catatan akademis, tetapi juga menjadi cetak biru (blueprint) bagi Pemerintah Kabupaten Jember dalam merumuskan strategi penanggulangan sampah pesisir yang lebih komprehensif, tegas, dan tepat sasaran di masa mendatang.